Jumat, 27 Februari 2009

PANGLIMA TNI : UTANG KPU SUDAH SELSAI

JAKARTA. Distribusi logistik Pemilu tahun 2004 lalu ternyata menyisakan persoalan antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Ternyata, KPU masih mempunyai utang senilai Rp 600 juta.

TNI mengeluarkan dana sebesar itu untuk membantu distribusi logistik Pemilu 2004. Namun, kini KPU bisa bernapas lega lantaran TNI menyatakan persoalan utang piutang itu telah berakhir. "Masalah utang sudah selesai," ujar Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso di Jakarta, Selasa (24/2).

Sayangnya, Panglima menolak menjelaskan bagaimana proses penyelesaian utang piutang dengan KPU itu. "Pokoknya selesai, masa harus saya jelaskan mekanisme selesainya bagaimana," kata Panglima.

Menurut Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayjend Sagom Tamboen, utang piutang antara KPU dan TNI telah diselesaikan antara setiap Komando utama dari masing-masing angkatan dengan Pemerintah Daerah yang menjadi tujuan distribusi logistik Pemilu saat itu.

Namun, setali tiga uang dengan Panglima, Sagom juga bungkam saat ditanya detail proses penyelesaian utang piutang itu. "Pokoknya sudah selesai," tuturnya.

Yang jelas, lanjut Panglima, TNI memang akan membantu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam proses distribusi logistik Pemilu 2009.
Tapi, TNI hanya melayani distribusi untuk daerah-daerah kritis yaitu secara geografis sulit dijangkau atau rawan konflik. "Kalau dekat seperti di Pulau Jawa kami tidak mau, hanya daerah-daerah kritis saja yang kami akan bantu," jelas Djoko.

Oleh karenanya,lanjut Djoko, saat ini TNI dan KPU tengah merancang sebuah nota kesepahaman alias memorandum of understanding guna menjabarkan peran masing-masing dan bentuk bantuan TNI terhadap KPU dalam kegiatan distribusi logistik Pemilu.

MoU itu juga sebagai pembelajaran bagi TNI untuk mencegah terulangnya kejadian pahit yang menimpa TNI saat distribusi Logistik Pemilu 2004 lalu.

Waktu itu, TNI terpaksa nombok hingga Rp 600 juta untuk membiayai distribus logistik Pemilu ke daerah terpencil seperti pedalaman Papua dan Maluku. "MoU dengan KPU perlu karena kami ingin kepastian untuk persiapan, TNI tidak hanya iya saja tanpa data yang rinci," tukas Djoko.

Hans Henricus B

Tidak ada komentar:

Posting Komentar