TNI TETAP NETRAL

Panglima TNI yang baru, Jenderal TNI Djoko Santoso menjamin TNI tidak berpihak kepada satu partai politik pada pesta demokrasi 2009 mendatang.

Hajatan akbar pemilihan presiden masih satu setengah tahun lagi. Namun beberapa kandidat presiden, baik yang sudah memiliki kendaraan politik maupun yang belum, sudah mendeklarasikan kesiapannya untuk tampil dan siap bertarung memperebutkan kursi nomor satu di negeri ini.

Kendati TNI menegaskan akan bersikap netral dalam Pemilu nanti, namun dikhawatirkan masih ada capres/cawapres yang berusaha dengan berbagai cara untuk mendapatkan simpati dari kalangan militer dan Polri. “Saya punya pengalaman tersendiri tahun 2004. Saya kira masih segar dalam ingatan kita ketika ada bagian-bagian dari TNI dan Polri yang publik melihatnya tidak netral,” tegas Presiden (6/12/2008).

Secara tegas pemangku jabatan dan pemegang tongkat komando di TNI, sudah sejak dini menyatakan sikap bahwa prajurit TNI bersikap netral. Kepala Dinas Penerangan Umum Puspen TNI, Kolonel Caj Ahmad Yani Basuki, kepada Amron Ritonga dari Berita Indonesia di ruang kerjanya di Cilangkap (28/11), menyebutkan komitmen TNI dengan reformasinya sudah lama meninggalkan politik praktis. Sikap itu sudah terakomodasi pada Undang-Undang No 34 tahun 2004 tentang TNI.

Menurut juru bicara Pusat Penerangan Mabes TNI ini, UU No 34 itu sudah mengamanatkan bahwa TNI yang profesional itu adalah TNI yang tidak berpolitik, TNI yang dilengkapi Alutsistanya, dan TNI yang dijamin kesejahteraan prajuritnya. Meski demikian, Kolonel yang akrab dengan para pemburu berita ini menyebutkan, tidak ada sangkut pautnya suhu politik yang semakin memanas sekarang ini terhadap kesejahteraan prajurit. “Itu adalah tanggung jawab pemerintah,” tegas bapak tiga anak ini.

Yani Basuki mengungkapkan, pada pemilu tahun 2009 mendatang, TNI secara tegas menyatakan komitmennya tidak ikut ambil bagian. Akan tetapi, untuk tahun 2014 nanti, akan ada pertimbangan dan kebijakan yang akan diambil oleh para pemegang keputusan. “Kalau soal itu, nantinya tentu ada persoalan dan pertimbangan lagi tentunya, ada catatan lagi,” kata pria kelahiran Blitar, Jawa Timur ini.

Ia mengakui bahwa TNI di masa Orde Baru memang terlibat dalam pesta demokrasi. TNI saat itu merupakan bagian dari partai berlambang pohon beringin, salah satu dari tiga partai (Golkar, PDI dan PPP) yang ada saat itu. Oleh karena itu, dengan berbagai alasan dan pertimbangan, di era reformasi sekarang ini TNI mengambil kesimpulan lebih baik tidak ikut pemilu sama sekali, untuk menjaga profesionalisme dalam menjalankan tugasnya sebagai alat pertahanan negara.

Untuk mendukung kenetralan TNI yang tidak ikut berpolitik praktis, TNI telah menggelar jajak pendapat pada bulan Maret s/d Agustus 2006 lalu, di 12 wilayah komando daerah militer yang melibatkan 100 prajurit TNI. Setiap wilayah ditambah 100 warga sipil dari berbagai profesi sebagai respondennya.

Saat itu, yang menjabat Panglima TNI adalah Marsekal Djoko Suyanto yang kini sudah memasuki masa pensiun dan digantikan oleh Jenderal TNI Djoko Santoso. Saat itu Panglima membantah keras bahwa dibuatnya polling jajak pendapat itu adalah untuk keikutsertaan prajurit dalam menjalankan hak pilihnya. “Jajak pendapat itu sifatnya internal dan kualitatif. Dari hasilnya, nanti kami akan menyusun aturan, ujar Djoko Suyanto. Djoko mengaku selain jajak pendapat, dia masih akan meminta masukan dari setiap Panglima Kodam. Hasilnya tidak akan diserahkan atau direkomendasikan ke presiden maupun DPR, kecuali memang ada permintaan.

Soal adanya kandidat capres yang berasal dari militer, Yani secara tegas mengatakan, tidak ada hubungan terstruktural para capres dengan dunia militer. “Tidak ada hubungan terstruktural dengan TNI, apalagi TNI sudah tidak ikut memilih. Oleh karena itu, netralitas TNI sudah merupakan komitmennya. Dalam netralitas, TNI dilarang menggunakan atributnya, identitasnya, menggunakan fasilitas untuk dukung-mendukung Parpol maupun dalam Pilkada,” ujarnya.

Jenderal TNI Djoko Santoso saat uji kelayakan dan kepatutan di DPR (5/12) kembali meyakinkan anggota DPR bahwa dirinya tetap menjalankan dan menjamin netralitas TNI. Dia juga meyakinkan bahwa reformasi di tubuh TNI akan terus berlangsung.

Menyangkut strategi pertahanan negara, Djoko Santoso menyatakan akan meningkatkan kemampuan profesional dan kesejahteraan prajurit serta pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) modern. RON, SP (BI 52)